Hubungan Akuntansi Keuangan dan Corporate Governance

oleh : Desi Ilona dan Zaitul, fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.


ABSTRAK

Corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan. Akuntansi keuangan menyediakan pemilik informasi utama mengenai kinerja manajemen. Informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance. Penggunaan Informasi Akuntansi secara eksplisit dalam Corporate Governance bisa berupa kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang memberikan dana pada perusahaan. Pengunaan informasi akuntansi secara implisit dalam Corporate Governance merupakan peran informasi akuntansi yang paling penting.

Kata kunci ; Informasi Akuntansi Keuangan dan Corporate Governance.

ABSTRACT

Corporate Governance is a set of rules to regulate the relationship among stockholder, management, Board of director, and other stakeholder. Financial accounting provides the stockholder with primary information about the management performance. Financial accounting information is a product of the governance process. The use of financial

accounting information can be in form of contract between management and investor. Whereas the use of accounting information implicitly is the important role of accounting information. Keyword ; Financial Accounting information and Corporate Governance.

LATAR BELAKANG

Isu Corporate Governance meliputi mekanisme pemecahan masalah insentif yang ada karena adanya pemisahan manajemen dan pemilik perusahaan dan pemasok dana lainnya. Akuntansi keuangan menyediakan pemilik informasi utama mengenai kinerja manajemen. Dari sana jelaslah bahwa antara akuntansi keuangan dengan Corporate

Governance mempunyai hubungan yang kuat. Bahkan, aspek sentral akuntansi keuangan, seperti penggunaan hystorical costs, reliability criterion, dan prinsip realisasi, dan prinsip konservatisme, sulit untuk dipahami kecuali menggunakan kacamata Corporate Governance. Tanpa adanya masalah Governance, peran informasi akuntansi akan berkurang khususnya penyediaan informasi risk dan return untuk pengambilan keputusan portofolio yang optimal.

Isu corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.

Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) yang menyatakan corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) menyatakan bahwa corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain itu corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau shareholder) (Prowson, 1998).

Makalah ini mencoba untuk melihat keterkaitan antara informasi akuntansi keuangan dengan corporate governance. Lebih jauh, makalah ini mencoba mellihat peran informasi akuntansi keuangan dalam corporate governance baik melalui penggunaan secara implisit maupun eksplisit.

TUJUAN DAN MANFAAT

Makalah ini mencoba untuk melihat bagaimana hubungan antara informasi akuntansi dengan Corporate Governance. Lebih jauh makalah ini melihat peran informasi akuntansi secara emplisit dan eksplisit. Tulisan bermanfaat bagi stakeholder betapa pentingnya corporate governance dalam melahirkan laporan keuangan yang bersih.

PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE

OECD (2004) dan FCGI (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Lebih jauh, Corporate Governance concern dengan kepentingan stakeholder lainnya (Lukviarman, 2000). Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme (pengendalian) internal dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini komposisi dewan (World Bank, 1999)

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Ada empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip ini juga menjadi prinsip Corporate Governance, diantaranya adalah :

1.      Keadilan (fairness) yang meliputi : (a) Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

2.      Transparansi (transparancy) yang meliputi (a) Pengungkapan informasi yang bersifat penting (b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas (c) Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.

3.      Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi meliputi pengertian bahwa (a) Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (b) Penilaian yang bersifat independent terlepas dari manajemen (c) adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dantepat waktu.

4.      Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti- rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

PERAN AKUNTANSI DALAM CORPORATE GOVERNANCE

Agency Problem lahir dari adanya pemisahan antara manajemen dan penyandang dana, dimana manajer berusaha untuk meningkatkan incentive mereka dalam rangka memakmurkan dirinya dan mengabaikan tugas utamanya yaitu memaksimumkan kemakmuran pemilik. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah pengeluaran untuk dirinya manajemen. Sistem akuntansi keuangan menyediakan informasi yang penting untuk Governance Mechanisms , yang membantu memecahkan masalah keagenan. Penggunaan informasi akuntansi dalam Governance Mechanisms bisa dalam bentuk implisit atau eksplisit.

Penggunaan perjanjian yang berbasiskan dasar akuntansi dalam kontrak obligasi adalah salah contoh dari penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit. Penggunaan informasi akuntansi untuk menyeleksi perusahaan yang akan dijadikan target takeover adalah contoh dari penggunaan informasi akuntansi secara implisit. Informasi akuntansi keuangan merupakan produk dari proses Governance,  informasi akuntansi keuangan dihasilkan oleh manajemen dan manajemen mengetahui informasi ini akan digunakan sebagai input dalam proses Governance.dibawah ini dijelaskan mengenai informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses Governance, penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dan implisit.

1.         Informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance.

Proses bagaimana informasi akuntansi lahir dan merupakan tanggung jawab dapat dilihat pada bagan 1. Bagan 1 menfokuskan kepada kasus Amerika dan bisa diaplikasikan ke negara lainnya. Proses pelaporan keuangan bagi perusahaan umumnya diatur oleh pemerintah atau sistem hukum yang berlaku (kalau di Amerika SEC). selanjut harus mengaju pada prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum ( GAAP). Laporan keuangan juga akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (audit eksternal) untuk di periksa apakah dalam menyiapkan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Perusahaan kemudian menunjuk Audit Committtee dari keanggota Board of Director, yang mengawasi penyelesaian laporan keuangan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal sebagai wakil dari investor.

Banyak peneliti yang mengkaji bagaimana kualitas sistem pelaporan keuangan dihubungkan dengan bentuk dan mekanisme Governance lainnya (diantaranya adalah La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer and Vishny, 1998; Bushman, Chen, Engel dan Smith, 2000). Penelitian lainnya juga mengembangkan literature tentang isu lainnya yang berhubungan dengan kualitas sistem pelaporan keuangan. Literature ini dibagi atas tiga kelompok. Kelompok pertama mengkaji tentang kualitas disclosure dengan biaya modal (contoh, Lang and Lundholm, 1996; Botosan, 1997; dan Botosan dan Plumlee, 2000). Corporate Governance dijadikan sebagai ukuran apakah perusahan yang dijadikan sample trasnparan atau tidak, khususnya terhadap kreditor. Hasil penelitiannya tidak bervariasi, ada yang menemukan tingkat disclosure mempengaruhi biaya hutang dan sebahagian lagi tidak.

Kedua adalah menguji tentang efektivitas mekanisme pengawasan spesifik terhadap proses pelaporan keuangan. Area ini termasuk kajian tentang kualitas audit (contoh, Becker, DeFond, Jiambalvo dan Subramanyam, 1998; Francis, Maydew dan Sparks, 1999) dan kualitas BOD dan Komite Audit ( contoh, Beasley, 1996; Dechow, Sloan dan Sweeney, 1996; Carcello dan Neal, 2000; Peasnell, Pope dan Young, 2000 ). Area terakhir mengkaji sebab dan akibat gagalnya proses pelaporan keuangan penelitian ini memfokuskan pada factor-faktor yang mempengaruhi manajemen earning (contoh, Rangan, 1999; Teoh, Wong and Welch, 1999) dan manipulasi earning (contoh; Feroz, Park dan Pastena, 1991; Dechow, Sloan dan Sweeney 1996).

2.      Penggunaan Informasi Akuntansi secara eksplisit dalam Corporate Governance.

Penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang memberikan dana pada perusahaan merupakan contoh dari penggunaan informasi akuntansi dalam mekanisme Governance,  khususnya penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur kinerja manajemen pada kontrak mengenai sistem kompensasi untuk manajemen. Ini merupakan gambaran peran informasi akuntansi dalam mekanisme Governance. kompensasi yang berbasiskan laporan keuangan hanya merupakan bagian kecil dari insentif yang ada. Insentif yang berdasarkan kenaikan harga saham cenderung sebagai dasar mereka investor untuk memberikan insentif pada manajemen (penelitian tentang isu ini telah dilakukan peneliti diantaranya adalah , Murphy, 1985; Core, Guay and Verrecchia, 2000).

Berlawanan dengan literature tentang peran informasi akuntansi dalam kompensasi diatas, penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit pada perjanjian hutang masih berlanjut. Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Smith dan Warner (1979) dan Leftwich (1983) mendokumentasikan keberadaan dan fungsi akuntansi dalam perjanjian kontrak hutang antara kreditor dan perusahaan. Penelitian  pada area ini memfokuskan pada pada implikasi pemilihan metode akuntansi yang digunakan(contoh., Press dan Weintrop, 1990; Sweeney, 1994).

Tapi, peran informasi akuntansi pada kontrak keuangan telah terus berlangsung perkembangannya dan mendapat sambutan yang mengembirakan, khususnya perjanjian peminjaman dan pelunasan hutang. Contoh penggunaan informasi akuntansi adalah berapa bunga harus dikenakan pada perusahaan didasarkan atas kekuatan keuangan perusahaan dan ini didasarkan atas data akuntansi. Data akuntansi di analisa yang dijadikan rasio-rasio keuangan dan dikelompokan atas beberapa aspek diantaranya likuiditas, solvabiltias, efektivitas dan profitabilitas.

3.         Pengunaan informasi akuntansi secara implisit dalam Corporate Governance.

Penggunaan informasi akuntansi secara implisit dalam mekanisme Corporate Governance merupakan peran informasi akuntansi yang paling penting. Dalam konteks ini, evaluasi dan peran akuntansi menjadi saling berhubungan. Dalam konteks bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan merupakan fungsi information efficiency dan tingkat likuiditas pasar modal. Sehingga, penelitian akuntansi yang berbasiskan pasar modal dan memfokuskan penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian surat-surat berharga merupakan implikasi pada isu Corporate Governance. Tapi, daripada memfokuskan pada peran governance akuntansi melalui perannya dalam menfasilitasi informational efficiency harga saham. Bahkan informasi akuntansi kelihatannya secara langsung memfasilitasi jalanya mekanisme Governance spesifik.

Penelitian empiris mendukung bahwa informasi akuntansi secara implisit digunakan dalam mekanisme Governance yang beragam. Ada dua area, kajian tentang peran informasi akuntansi dalam mekanisme Corporate Governance yaitu Legal Protection dan Large Investor. Dalam kategori legal protection, beberapa penelitian telah mendokumentasikan peran informasi akuntansi dalam menjalankan hak legal investor dalam melawan manajemen. Investor tidak bisa membawa masalah tersebut ke pengadilan karena manajemen telah melakukan kecurangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh investor (pemilik).

Karena sistem pelaporan keuangan adalah mekanisme internal utama yang memberi fasilitas komunikasi antara manajemen dan investor. Penelitian mendokumentasikan bahwa masalah akuntansi dan pengungkapan sangat berhubungan dengan perkara hukum pemegang saham dan bahwa manajemen melakukan seolah-olah mereka memanage strategi pelaporan keuangan untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan perkara hukum investor (contoh ., Kellogg, 1984; Francis, Philbrick dan Schipper, 1994; Skinner, 1994; Skinner 1996). Informasi akuntansi juga memainkan peran penting dalam menjalankan hak kreditor dalam kasus tidak dilunasinya hutang perusahaan atau dalam kondisi bankrut.

Dalam kategori kedua, informasi akuntansi secara implisit memfasilitasi jalannya mekanisme Governance adalah large investor. Large investor bisa mempengaruhi tindakan manajemen melalui Board of Diretor, yaitu otoritas untuk menggunakan manajemen atau memberhentikannya. Penelitian  akademik memyimpulkan bahwa BOD menggunakan kinerja laba akuntansi sebagai input untuk keputusan memberhentikan manajemen (Weisbach, 1988). Tapi, dalam banyak kasus, investor yang memiliki saham besar tidak mempunyai hak suara mayoritas di dewan komisaris dan mungkin harus mengambil tindakan yang lebih drastis seperti takeover atau proxy contest untuk merebut control BOD dan mendisiplinkan manajemen. Penelitian juga menemukan bahwa pengukuran kinerja akuntansi berhubungan keputusan takeover (Palepu,1986), proxy contests (DeAngelo, 1988), dan institutional investor activism (Opler dan Sokobin, 1998).

Selain Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, banyak peneliti lain yang menguji pengaruh institutional investor activism terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan dengan menggunakan informasi akuntansi. Secara umum melaporkan tidak ada bukti yang meyakinkan aktivisme investor mempengaruhi kinerja perusahaan. Walaupun sebagian kecil melaporkan bahwa ada pengaruh perusahaan yang menjadi target CalPERS terhadap tingkat pengembalian jangka panjang (Nesbitt, 1994). Tapi hasil Nesbitt (1994) di counter oleh Guercio dan Hawkins (1997) yang menyimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang menjadi target CalPERS (perusahaan yang mempunyai kinerja tidak bagus) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengembalian.

Penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh aktivisme investor institusi terhadap kinerja perusahaan dilakukan banyak peneliti yaitu Daily, John, Elstrand dan Dalton (1996), Bear dan Sias (1997), Opler dan Sokobin’s (1997), Carleton, Nelson dan Weisbach (1997) dan lain-lain. Dari penelitian-penelitian tersebut, tidak seorang peneliti pun berani menyimpulkan bahwa aktivisme investor institusi memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Walaupun aktivisme investor institusi tidak berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, tapi aktivisme ini bisa merubah budaya perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang dikemukan oleh Gordon (1997b), Black dan Coffee (1994), dan Coffee (1997). Perubahan budaya memang tidak dapat di uji secara langsung. Tapi melalui perubahan Governance yang didukung oleh institusi akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Bukti empiris menyimpulkan bahwa sudah tiga perubahan yaitu (i) perubahan komposisi dewan komisaris, (ii)komite nominasi dan kompensasi yang berasal dari dewan komisaris independen dan (iii) pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris dengan CEO. Investor institusi sangat mendukung yang duduk di dewan komisaris adalah komisaris independen. Tapi tidak ada jaminan dengan banyak komposisi komisaris independen dan pemisahan posisi pimpinan dewan komisaris dengan CEO akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Klein, 1997b), Brickley, Coles, dan Jarrell (1997).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi mensuplai input yang paling penting ke dalam mekanisme Corporate Governance, informasi akuntansi secara implisit digunakan baik untuk menunjukkan apakah aksi governance melawan manajemen dibutuhkan dan untuk membantu menentukan pengeluaran untuk stakeholder lainnya jika terjadi masalah hukum dan penurunan kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Akuntansi keuangan adalah kunci utama dalam proses Corporate Governance. seperangkat lembaga dan aturan terlibat didalam proses pelaporan keuangan perusahaan, dan informasi yang disediakan oleh proses ini input penting bagi mekanisme corporate Governance. Akuntansi keuangan merupakan aspek penting dalam corporate Governance,tanpa corporate governance laporan keuangan kurang berperannya.

DAFTAR PUSTAKA

Brickley, J.A., Coles, J.L., and Jarrell, G., 1997, Leadership structure: Separating the CEO and chairman of the board, Journal of Corporate Finance 3: 189-220.

Black, B.S. and Coffee, J.C., Jr., 1994, Hail Britannia?: Institutional investor behavior under limited regulation. Michigan, Law Review 92: 1997-2087.

OECD. 2004. “OECD Principles of Corporate Governance.”

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan “Corporate Governance.” Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke – 2. Jakarta.

Shleifer, A. and R.W. Vishny. 1997. “A Survey of Corporate Governance.” Journal of Finance, Vol.52. No.2. June, p.737-783.

World Bank. 1999. “Corporate Governance: A Framework for Implementation.”

La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer and B. Vishny, 1998, Law and Finance, Journal of Political Economy, 106, 1113-1155.

Bushman, R. Q. Chen, E. Engel and A. Smith, 2000, The sensitivity of corporate governance systems to the timeliness of accounting earnings, Working paper, University of Chicago.

Lang, M. and R. Lundholm, 1996, Corporate disclosure policy and analyst behavior, The Accounting Review, 71, 467-92.

Botosan, C., 1997, Disclosure level and the cost of equity capital, The Accounting Review, 72, 323-349.

Botosan, C. and M. Plumlee, 2000, Disclosure level and the expected cost of equity capital, Working paper, University of Utah.

Becker, C., M. DeFond, J. Jiambalvo and K. R. Subramanyam, 1998, The effect of audit quality on earnings management,

Contemporary Accounting Research, 15, 1-24.

Francis, J., E. Maydew and H. Sparks, 1998, The Role of Big 6 Auditors in the Credible Reporting of Accruals, Auditing: A

Journal of Theory and Practice, 1998

Beasley, M., 1988, An empirical analysis of the relation between board of director composition and financial statement

fraud, The Accounting Review, 71, 443-466.

Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney, 1996, Causes and Consequences of Earnings Manipulation, Contemporary

Accounting Research, 13, 1-36.

Carcello, J and T. Neal, 2000, Audit Committee Composition and Auditor Reporting, Working paper, University of

Tennessee.

Peasnell, K., P. Pope and S. Young, Board monitoring and earnings management: Do outside directors influence abnormal

accruals? Working paper, Lancaster University.

Rangan S., 1998, Earnings management and the performance of seasoned equity offerings, Journal of Financial Economics,

51, 101-122.

Teoh, S., T. Wong and I. Welch, 1998, Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings,

Journal of Financial Economics, 51, 63-99.

Feroz, E., K. Park and V. Pastena, 1991, The financial and market effects of the SEC’s accounting and auditing enforcement

releases, Journal of Accounting Research, 29, 107-142.

Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney, 1996, Causes and Consequences of Earnings

Manipulation, Contemporary Accounting Research, 13, 1-36.

Murphy, K., 1985, Corporate performance and managerial renumeration: An empirical analysis, Journal of Accounting and

Economics, 7, 11-42.

Core, J., W. Guay and R. Verrechia, 2000, Are performance measures other than price important to CEO incentives?

Working paper, University of Pennsylvania.

Smith, C, and J. Warner, 1979, On financial contracting, An analysis of bond covenants, Journal of Financial Economics, 7,

117-161.

Leftwich, R., 1983, Accounting information in private markets: Evidence from private lending agreements, 58, 23-42.

Press G., and E. Weintrop, 1990, Accounting-based constraints in public and private debt agreements: Their association with

leverage and impact on accounting choice, Journal of Accounting ad Economics, 12, 65-95.

Sweeney, A, 1994, Debt-covenant violations and managers’ accounting responses, Journal of Accounting and Economics, 17, 281-308.

Kellogg, R., 1984, Accounting activities, security prices and class action lawsuits, Journal of Accounting and Economics, 6, 185-204.

Francis, J., D. Philbrick and K. Schipper, 1994, Shareholder litigation and corporate disclosure, Journal of Accounting Research, 32, 137-164.

Skinner, 1996, Why is stockholder litigation tied to accounting and disclosure problems? Working paper, University of Michigan.

Skinner, D., 1994, Why firms voluntarily disclose bad news, Journal of Accounting Research, 32, 38-60.

Weisbach, M., 1988, Outside directors and CEO turnover, Journal of Financial Economics, 20, 431-460.

Palepu, K., 1986, Predicting takeover targets: A methodological and empirical analysis, Journal of Accounting and Economics, 8, 3-36.

DeAngelo, L., 1988, Managerial competition, information costs and corporate governance: the use of accounting performance measures in proxy contests, Journal of Accounting and Economics, 10, 3-36.

Opler, T. and J. Sokobin, Does Coordinated Institutional Shareholder Activism Work? Working paper, Ohio State University.

Nesbitt, S.L., 1994, Long-term rewards from shareholder activism: A study of the “CalPERS” effect. Journal of Applied Corporate Finance 6 (Spring): 75-80.

Daily, C.M., Johnson, J.L., Ellstrand, A.E. and Dalton, D.R., 1996, Institutional investor activism: Follow the leaders? Working paper. Purdue University.

Carleton, W.T., Nelson, J.M. and Weisbach, M.S., 1997, The influence of institutions on corporate governance through private negotiations: Evidence from TIAA-CREF. Working paper. University of Arizona, Department of Finance.

Gordon, J.N., 1997b, The shaping role of corporate governance in the new economic order. University of Richmond Law Review 32:

http://www.fab.utm.my/download/ConferenceSemiar/ICCI2006S6PP04.pdf.

One response to “Hubungan Akuntansi Keuangan dan Corporate Governance

  1. good, tq.. mean a lot…

    @ Basir says :

    sama – sama … 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s